Travel Umroh Haji Plus PT. Fajar Berkah Ilahi Jakarta Paket Umroh Reguler, Paket Reguler Hemat Murah, Paket Umroh Plus Kairo, Paket Umroh Plus Turki, Paket Umroh Plus Kairo Dubai , Paket Umroh Plus Turki Dubai.

Travel Umroh Fajar Berkah Ilahi menyelenggarakan Paket Umroh reguler dan plus 2016-2017 , Umroh Promo, Umroh Group Pilihan Paket Umroh Murah , Paket Umroh Ramadhan, Umroh Plus Dubai, Umroh Plus Turki dan Umroh Plus Aqsho dengan layanan terbaik berbasis Tiket melayani Ibadah Haji Khusus dan Plus, Paket Haji Plus Kuota Depag, Haji Furodha dan Tersedia Paket Tour Wisata Muslim Keluarga yang Terjangkau, Paket Rombongan Wisata Muslim Tour Turki Dubai Kairo Al-Aqsha Yaman . Informasi Pendaftaran Umroh dengan pembimbing manasik berpengalaman .

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ الله , عَزَّ وَجَلَّ , يَقُولُ : إِنَّ عَبْدًا أَصْحَحْتُ لَهُ جِسْمَهُ ، وَأَوْسَعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ تَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لاَ يَفِدُ إِلَيَّ لَمَحْرُومٌ.
“Sesungguhnya Allah Azaa wa jalla berfirman, “Sesungguhnya seorang hamba telah Aku sehatkan badannya, Aku luaskan rezekinya, tetapi berlalu dari lima tahun dan dia tidak menghadiri undangan-Ku (naik haji dan umroh , karena yang berhaji dan umroh disebut tamu Allah,) maka sungguh dia orang yang benar-benar terhalangi (dari kebaikan)


Kamis, Maret 8

Moratorium Pendaftaran Haji ditolak DPR

Moratorium Haji ditolak Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) melalui Komisi VIII, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta untuk membekukan atau melakukan moratorium pendaftaran haji. Mereka beralasan, tidak ada yang bisa menolak masyarakat yang ingin mendaftarkan diri menjadi calon jamaah haji. Meski begitu, DPR mendukung adanya pembekuan sementara setoran awal haji, yang dibebankan kepada setiap calon jamaah, hingga ada kejelasan. Hali ini tentu sangat ditungugu-tunggu penyelenggara biro atau travel perjalanan haji dan umroh di Indonesia. 


"Setoran awal penyelenggaraan haji itu bisa dibayarkan setelah calon jamaah mengetahui jadwal keberangkatannya. Untuk setoran, nanti dulu. Tunggu daftar antrian selesai atau menunggu Kementerian Agama memberangkatkan calon jamaah yang telah menyetor dengan jumlah keseluruhan mencapai Rp 32 triliun itu," jelas Chairunnisa seusai rapat dengar pendapat dengan PT Surveyor Indonesia dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/3/2012).


Komisi VIII menargetkan agar segera menyelesaikan revisi undang-undang tentang haji, yaitu undang-undang nomor 13 tahun 2008. Dengan adanya revisi mengenai setoran awal ini, diharapkan aturan mengenai haji dapat lebih ditegakkan dan tidak merugikan masyarakat, diharapkan akhir tahun ini bisa selesai.


Selain itu, Chairunnisa menambahkan, selama ini memang belum ada aturan yang mengawasi bunga dana setoran awal ibadah haji yang diperkirakan mencapai Rp 2 miliar itu. Karena itu, pihaknya juga akan memasukkan pengelolaan mengenai bunga setoran awal penyelenggaraan ibadah haji kedalam revisi undang-undang ibadah haji. "Pengelolaan mengenai bunga juga harus diawasi dan dibuatkan aturan pengelolaannya," sebutnya.


Sebelumnya, KPK meminta DPR agar memberlakukan moratorium atau pembekuan sementara pendaftaran calon jamaah haji oleh Kementerian Agama. Pasalnya, sampai dengan Februari 2012, jumlah pendaftaran calon jemaah haji sudah mencapai 1,4 juta jemaah, dengan dana setoran awal mencapai Rp 32 triliun.


Menurut KPK, setoran awal penyelenggaraan haji menimbulkan potensi penyelewengan pemanfaatan dana setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji. "Adanya potensi memainkan kuota oleh para oknum, dengan memajukan nomor porsi dengan sejumlah imbalan. Karena itu, menurut catatan KPK, perlu dipertimbangkan adanya moratorium pendaftaran haji," ujar Busyro.


Selain itu, KPK menyampaikan, pada tahun 2009, dana setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan bunga hasil investasi berada pada nomor rekening yang sama dan tidak dipisahkan. Hal ini, menurut KPK menimbulkan kerancuan besarnya jumlah dana yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan tidak langsung atau indirect cost. Hal ini berpotensi dipakainya dana pokok setoran awal untuk indirect cost. Padahal sebetulnya untuk alokasi direct cost dan juga mengakibatkan pengelolaan keuangan haji menjadi tidak akuntabel. 


Semoga pengelolaan dana haji menjadi lebih transparansi dan memudahkan para tamu Alloh dalam menjalani niat berHaji dan Umroh dimasa mendatang.

0 komentar:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More